Rapat Perdana Dewan Pimpinan Pusat di Lapo Codian

Rencana Program Kerja Pembangunan Tugu Pasaribu Dibahas untuk Memperkuat Persatuan PPRPI

Sekretaris Jenderal membuka Rapat dengan beberapa point pembahasan terkait dengan penentuan pantia pelaksana Pembangunan Monumen Tugu, dinamika yang terjadi di dalam PPRPI.

Dalam rapat perdana ini beberapa Dewan Pimpinan Pusat dan para Staff yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Benny Pasaribu

2. ⁠Resman Pasaribu

3. ⁠Ronsen Pasaribu

4. ⁠Lusman Pasaribu

5. ⁠Leon Pasaribu

6. Mateus Pasaribu

Pengurus Pusat PPRPI menggelar pembahasan intensif terkait rencana pembangunan Tugu Pasaribu sebagai simbol pemersatu pomparan Pasaribu. Ketua Umum menegaskan bahwa setiap pendapat dalam pembahasan harus disampaikan secara bijaksana dan tidak menyinggung pihak lain, mengingat tujuan utama organisasi adalah memperkuat persatuan.

Ketua Umum menyebut pembangunan tugu sebagai “tikungan terakhir” yang akan menentukan kekuatan PPRPI ke depan. Monumen tersebut bukan untuk disembah, melainkan sebagai pengingat identitas asal-usul, sejarah kampung halaman, serta warisan bagi generasi mendatang. Namun demikian, Ketua Umum menegaskan bahwa apabila pembangunan tugu justru menimbulkan perpecahan, maka program tersebut lebih baik dibatalkan.

Terkait pendanaan, Ketua Umum menyatakan bahwa biaya pembangunan bersifat relatif dan dapat disesuaikan, dengan kunci utama terletak pada niat serta semangat gotong royong. Tantangan utama saat ini adalah penentuan lokasi pembangunan, khususnya terkait aspek hukum apabila berada di dekat jalan nasional, yang akan diproses melalui mekanisme organisasi.

Ketua Dewan Penasihat menekankan pentingnya kesepakatan awal mengenai konsep dan identitas tugu yang akan dibangun. Ia menyinggung sejarah Tugu Datu Dalu yang gagal dibangun pada tahun 1962, serta menegaskan bahwa tugu yang direncanakan PPRPI adalah Tugu Pasaribu. Selain itu, perlu diputuskan apakah tugu akan dibangun secara sederhana atau megah sesuai kesepakatan bersama.

Beberapa masukan lain mengusulkan agar tugu dibangun di wilayah asal kelahiran atau kematian leluhur, serta dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang dapat dimanfaatkan sebagai taman rekreasi, UMKM, dan destinasi wisata. Untuk mendukung kelancaran komunikasi, diharapkan adanya perwakilan dari setiap wilayah.

Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa seluruh pendapat akan ditampung sebagai bahan pertimbangan, meski tidak semuanya dapat diimplementasikan. Pendekatan yang inklusif dinilai penting untuk meminimalkan potensi penolakan dari wilayah tertentu. Dari sisi pendanaan, disepakati bahwa kontribusi keluarga dengan nominal terjangkau dinilai realistis dan tidak memberatkan.

Sekretaris Jenderal mengusulkan pembentukan kepanitiaan yang terstruktur sesuai kebutuhan, termasuk panitia hukum, transportasi, dan penanganan konflik. Koordinasi nasional dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif.

Bapatua Ronsen menekankan bahwa pembangunan tugu harus berpijak pada keputusan organisasi melalui Mubes dan Rakernas. Ia mengingatkan adanya contoh dari marga lain di mana tugu justru memicu konflik. Oleh karena itu, DPP diposisikan sebagai pengambil keputusan akhir, sementara panitia bertugas sebagai pelaksana. Ia juga mengusulkan agar tugu dan fasilitas pendukung, seperti museum Pasaribu, dapat menjadi sarana edukasi dan wisata.

Dalam rapat tersebut turut dibahas susunan awal kepanitiaan pembangunan tugu, serta rencana penerbitan dan distribusi buku sejarah Pasaribu yang disepakati melalui mekanisme pemesanan per wilayah dengan harga yang terjangkau.

Menutup pembahasan, Ketua Umum kembali menegaskan bahwa PPRPI terbuka bagi seluruh wilayah tanpa pengecualian dan menolak adanya kubu-kubuan internal. Evaluasi dan mediasi akan dilakukan terhadap permasalahan organisasi yang muncul, dengan harapan setiap keputusan dapat diambil secara adil demi menjaga persatuan dan tujuan bersama.